Jakarta, bocorhalus.co.id- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengetuk pintu nalar para kepala daerah. Angkanya telak dan memalukan: 51 persen kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah berasal dari pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Pesannya jelas, korupsi di daerah bukan fenomena sporadis, melainkan pola yang terus berulang.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan peringatan ini dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Lemhannas, Jakarta, Rabu 05 November 2025 di hadapan 25 bupati dan wali kota, Fitroh menyodorkan data yang memperlihatkan betapa rapuhnya benteng integritas di pemerintahan daerah.
“51 persen perkara korupsi itu berasal dari lingkungan pemerintah daerah,” ujar Fitroh, menegaskan temuan KPK yang selama ini nyaris tak pernah berubah.
Dari 1.666 perkara yang sudah ditangani KPK, 854 di antaranya melibatkan pejabat daerah. Fitroh menyebut akar masalahnya bukan semata godaan kekuasaan, melainkan mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, satu ironi demokrasi yang terus membengkak dan menuntut kompensasi.
“Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal, yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Di sinilah korupsi itu dimulai,” kata Fitroh. “Niat jahat itu selalu dibungkus dalih kebutuhan politik atau budaya permisif.”
Korupsi Dimulai dari Meja Kekuasaan, Pencegahannya Dimulai dari Cermin
Fitroh menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup dengan regulasi, lembaga pengawas, atau sistem digital. Ia menilai akar persoalan justru bermukim pada moralitas dan keberanian pemimpin untuk menolak transaksi gelap.
“Semua dimulai dari kesadaran diri. Integritas itu keputusan pribadi,” ujarnya.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi seperti e-planning, e-procurement, dan e-audit, agar celah kecurangan semakin kecil. Transparansi anggaran dan pengawasan internal disebut sebagai pilar yang harus diperkuat.
Di luar integritas, Fitroh bilang kualitas tertinggi pemimpin adalah kebijaksanaan. “Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” ucapnya mengingatkan.
‘GATOTKACA MESRA’: Dari Gerak Cepat hingga Tidak Sombong
Untuk merapikan arah moral dan perilaku tata kelola, Fitroh memperkenalkan prinsip “GATOTKACA MESRA” mantra etika yang berisi antara lain gerak cepat, totalitas, kreatif, adaptif, cerdas, amanah, melayani, empati, dan ramah.
“Layani masyarakat dengan empati, jangan sombong, dan jangan terjebak formalitas. Jangan takut ditangkap KPK asal jangan main kotor,” ujarnya, disambut tawa kecil para peserta.
Fitroh juga memperkenalkan piramida nilai “IDOLA”: integritas, dedikasi, objektif, loyal, dan adil. Nilai ini, katanya, adalah kompas moral bagi kepala daerah yang ingin memimpin tanpa tersandung skandal.
“Jika pemimpin memiliki IDOLA, maka tujuan bernegara yang adil dan makmur akan tercapai,” kata Fitroh menutup paparannya.
Pesan KPK kali ini terdengar seperti alarm lama yang kembali dibunyikan namun dengan volume yang lebih tinggi. Di tengah maraknya operasi tangkap tangan dan runtuhnya banyak kepala daerah akibat proyek transaksional, peringatan Fitroh adalah kenyataan pahit yang terus berulang: demokrasi lokal kita masih dikepung biaya politik dan mentalitas rente. (red)
Sumber : KPK RI
