Jakarta, bocorhalus.co.id- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menambah daftar panjang operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025. Kali ini, sorotan mengarah ke Kabupaten Bekasi. KPK mengamankan ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dalam OTT yang digelar pada 18 Desember 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan keterlibatan keluarga kepala daerah itu dalam operasi tersebut. “Benar. Dari tujuh orang yang diamankan, salah satunya adalah ayah dari Bupati Bekasi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Selain HM Kunang, KPK juga membawa Ade Kuswara Kunang dan lima orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga kini, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak sebelum menentukan status hukum mereka melalui gelar perkara. “Masih dilakukan pendalaman. Kita tunggu prosesnya,” ujar Budi.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan apakah para pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
OTT di Bekasi ini menandai operasi kesepuluh KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah menggelar OTT di berbagai daerah dan sektor strategis, mulai dari proyek infrastruktur hingga lembaga penegak hukum.
Pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Disusul OTT pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Operasi besar juga terjadi pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar, yang menyeret dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Beberapa hari berselang, 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kasus yang melibatkan elite pemerintahan pusat mencuat pada 20 Agustus 2025, saat KPK melakukan OTT dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Rangkaian OTT berlanjut pada 3 November 2025 dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau. Empat hari kemudian, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditangkap terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono.
Menjelang akhir tahun, KPK kembali mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 9–10 Desember 2025 atas dugaan gratifikasi. Pada 17–18 Desember 2025, KPK juga melakukan OTT di Tangerang yang menyeret seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dengan barang bukti Rp900 juta.
Sehari setelahnya, selain OTT di Bekasi, KPK juga menangkap enam orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Kepala Seksi Intelijen Kejari setempat.
Rentetan OTT ini menegaskan bahwa praktik korupsi masih mengakar di berbagai lini kekuasaan, dari daerah hingga pusat, bahkan melibatkan lingkar keluarga pejabat. Publik kini menanti, apakah OTT Bekasi akan berujung pada penetapan tersangka atau kembali menambah daftar panjang kasus yang menguap di meja penyidikan. (red)
