Menu

Mode Gelap
Skandal Ekspor POME Rugikan Negara Rp14 Triliun, Mantan Dirjen Bea Cukai Dipanggil Penyidik Kejati DKI Bongkar Rekayasa Proyek Fiktif di Kementerian PU Seorang Warga Nunukan Klaim Jadi Korban Intimidasi dan Premanisme, Diduga Ada Keterlibatan Pejabat Daerah Ditengah Efisiensi dan Pemerataan Pembangunan, Anggaran Videotron di Nunukan Malah Capai Rp7,9 Miliar Dana MBG Tembus Rp171 T, KPK Temukan 8 Potensi Korupsi KPK Lanjutkan Penyidikan Baru, Rita Widyasari Belum Sepenuhnya Bebas dari Jerat Hukum

Headline

Ditengah Efisiensi dan Pemerataan Pembangunan, Anggaran Videotron di Nunukan Malah Capai Rp7,9 Miliar

badge-check


					Sumber: Sirup LKPP Perbesar

Sumber: Sirup LKPP

Nunukan, bocorhalus.co.id- Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp7,9 miliar untuk pengadaan videotron pada 2026. Kebijakan ini menuai sorotan karena nilainya dinilai besar di tengah dorongan efisiensi belanja daerah.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan tersebut dibagi dalam dua paket. Paket pertama memiliki pagu Rp3.527.160.000 untuk 7 unit videotron. Sementara paket kedua mencapai Rp4.430.534.012 untuk satu paket videotron dengan spesifikasi layar lebih besar.

Seluruh anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026 dan menggunakan metode e-purchasing. Kedua paket dijadwalkan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026, dengan pengumuman telah dilakukan pada 22 April 2026.

Pengadaan videotron disebut untuk mendukung penyebaran informasi publik. Namun, pembagian anggaran dalam dua paket dengan nilai besar memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait urgensi dan prioritas penggunaan anggaran daerah.

Sorotan ini mengemuka di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, termasuk perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas publik di kawasan perbatasan yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.

Perdebatan soal prioritas anggaran pun kembali menguat, menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam menentukan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Skandal Ekspor POME Rugikan Negara Rp14 Triliun, Mantan Dirjen Bea Cukai Dipanggil

22 Mei 2026 - 10:35 WITA

Penyidik Kejati DKI Bongkar Rekayasa Proyek Fiktif di Kementerian PU

22 Mei 2026 - 10:03 WITA

Seorang Warga Nunukan Klaim Jadi Korban Intimidasi dan Premanisme, Diduga Ada Keterlibatan Pejabat Daerah

9 Mei 2026 - 17:03 WITA

Dana MBG Tembus Rp171 T, KPK Temukan 8 Potensi Korupsi

20 April 2026 - 07:39 WITA

KPK Lanjutkan Penyidikan Baru, Rita Widyasari Belum Sepenuhnya Bebas dari Jerat Hukum

15 April 2026 - 09:53 WITA

Trending di Korupsi