Kerja Sama Selesai, Honor Tak Cair: Media Pertanyakan Komitmen Pemkab Nunukan

bcoorhalus.co.id- Pemerintah Kabupaten Nunukan diduga belum membayarkan sejumlah kontrak kerja sama media pada tahun anggaran 2026 meski pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai dilaksanakan. Sejumlah perusahaan media mengaku hingga kini masih menunggu pencairan pembayaran tanpa kepastian waktu.

Korupsi Koperasi ASN Nunukan Mandek Setahun, Nama Helmy Kembali Terseret

Redaksi

27/08/2026

Informasi yang dihimpun menunjukkan, beberapa kontrak telah tuntas sekitar dua bulan lalu. Namun pembayaran disebut masih tertahan dengan alasan penyesuaian administrasi, termasuk implementasi sistem Inaproc dan pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Nunukan.

Skandal Ekspor POME Rugikan Negara Rp14 Triliun, Mantan Dirjen Bea Cukai Dipanggil

Redaksi

22/05/2026

“Pekerjaan sudah selesai sejak sekitar dua bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” kata seorang pelaku usaha media di Nunukan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Penyidik Kejati DKI Bongkar Rekayasa Proyek Fiktif di Kementerian PU

Redaksi

22/05/2026

Bagi perusahaan media, keterlambatan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Selama kontrak berjalan, mereka telah mengeluarkan biaya operasional untuk peliputan, produksi berita, transportasi, peralatan, hingga honor tenaga kerja. Seluruh beban itu ditanggung lebih dulu dengan asumsi pembayaran dilakukan sesuai kontrak.

Pelaku usaha media mempertanyakan mengapa pekerjaan yang telah dinyatakan selesai belum juga dibayar. Mereka mengaku memahami adanya penyesuaian sistem maupun pergantian pejabat, tetapi menilai pemerintah tetap berkewajiban memberikan kepastian.

Seorang Warga Nunukan Klaim Jadi Korban Intimidasi dan Premanisme, Diduga Ada Keterlibatan Pejabat Daerah

Redaksi

9/05/2026

“Kalau memang ada dokumen yang kurang, kami siap melengkapinya. Yang kami butuhkan adalah penjelasan dan kepastian kapan hak kami dibayarkan,” ujar sumber tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola pembayaran kontrak di lingkungan Pemkab Nunukan. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari mitra pemerintah maupun publik.

Pemkab Nunukan didesak memberikan klarifikasi terbuka mengenai jumlah kontrak kerja sama media yang belum dibayarkan, total nilai kewajiban yang masih tertunda, serta penyebab pasti keterlambatan pembayaran.

Hingga berita ini ditulis, Pemkab Nunukan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tertahannya pembayaran kontrak kerja sama media tahun anggaran 2026. (sk/Ist)